Sidoarjo, Media suarapergerakan.id | Suasana politik di Kabupaten Sidoarjo semakin memanas setelah sejumlah elemen masyarakat mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Subandi. Desakan ini muncul sebagai buntut dari penolakan DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2024 dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu.
Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), salah satu kelompok masyarakat sipil yang aktif mengawal jalannya pemerintahan daerah, menyatakan bahwa langkah interpelasi perlu diambil untuk mempertanyakan kebijakan dan pengelolaan anggaran oleh pihak eksekutif, yang dinilai kurang transparan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Bupati harus menjelaskan secara terbuka mengapa LPP tidak mampu meyakinkan mayoritas fraksi DPRD. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut kepercayaan publik,” ujar Koordinator ARM, Rizky Nugroho, dalam aksi damai di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (31/7).
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih dari Fraksi PKB, menyatakan pihaknya masih mengkaji opsi interpelasi tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan hak konstitusionalnya jika tidak ada kejelasan atau perbaikan dari pihak eksekutif.
“Interpelasi adalah alat kontrol DPRD. Jika memang diperlukan untuk menyelamatkan roda pemerintahan dan pelayanan publik, maka kami akan tempuh,” ungkap Abdillah.
Seperti diketahui, lima fraksi utama di DPRD — yakni Gerindra, PAN-PPP, PKS, Golkar, dan sebagian Demokrat-NasDem — telah menolak laporan pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan APBD 2024. Hanya Fraksi PKB dan PDI Perjuangan yang menyatakan menerima laporan tersebut.
Akibat dari penolakan ini, proses pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 pun tersendat, meskipun pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten menyatakan akan tetap mengupayakan kelanjutannya sesuai prosedur hukum melalui konsultasi ke Kemendagri dan Pemprov Jatim.
Pengamat politik lokal, Dr. Lina Wibowo, menilai situasi ini mencerminkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif di Sidoarjo.
“Jika tak segera diselesaikan, konflik politik ini bisa berdampak langsung pada lambatnya pembangunan dan penyerapan anggaran daerah,” jelasnya.
Masyarakat kini menanti langkah tegas DPRD dalam merespons situasi tersebut. Apakah interpelasi akan menjadi langkah awal menuju perbaikan tata kelola pemerintahan atau justru memperdalam konflik politik di tingkat daerah — waktu yang akan menjawab.
