Sidoarjo, Media SuaraPergerakan.id | Kasus dugaan percaloan dalam pengurusan BPJS Kesehatan kembali mencuat. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga asal Desa Pademonegoro, Sukodono, Sidoarjo, bernama Sukarliningsih, yang menjadi korban praktik percaloan akibat ketidaktahuan akan haknya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sukarliningsih mengalami pendarahan berkepanjangan selama lebih dari satu tahun. Karena tidak memiliki jaminan kesehatan aktif, ia mengurungkan niatnya untuk berobat. Setelah bertemu dengan relawan JAMKESWATCH Sidoarjo, diketahui bahwa status BPJS Kesehatan miliknya nonaktif karena pernah terdaftar sebagai peserta mandiri yang menunggak, sementara status PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) belum diperbarui.
Berbekal uang seadanya, Sukarliningsih memberanikan diri untuk melakukan USG demi mengetahui penyebab pendarahan. Hasil USG menunjukkan adanya indikasi kanker, dan dokter menyarankan agar ia segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar.
Namun, keputusasaan akibat tidak memiliki jaminan aktif membuat Sukarliningsih mencari jalan pintas. Ia bertemu dengan seseorang yang mengaku bisa mengaktifkan BPJS dalam waktu 1×24 jam. Komunikasi dilakukan via WhatsApp dan si calo meminta transfer sebesar Rp 910.000. Dengan harapan bisa segera sembuh, ia pun mengirimkan uang tersebut. Transaksi pembayaran biaya yang diminta Calo, sudah diberikan oleh korban melalui TF Bank dan sudah diterima.
Sayangnya, waktu terus berjalan, BPJS yang dijanjikan tak kunjung aktif. Hingga akhirnya, Sukarliningsih kembali bertemu dengan relawan JAMKESWATCH Sidoarjo, yang kemudian membantunya secara legal melalui jalur koordinasi dengan pihak desa, Dinas Sosial, dan Puskesmas setempat. Alhasil, BPJS Kesehatan milik Sukarliningsih berhasil direaktivasi secara resmi tanpa pungutan biaya tambahan.
Kini, Sukarliningsih telah dijadwalkan menjalani operasi pada 13 Agustus 2025.
“Kami ingin tegaskan bahwa pengurusan BPJS Kesehatan itu gratis dan bisa difasilitasi melalui desa, Puskesmas, atau Dinas Sosial. Jangan percaya calo,” ujar Sri Handayani, salah satu relawan JAMKESWATCH Sidoarjo.
Kasus ini menjadi cermin pentingnya edukasi kesehatan kepada masyarakat tentang hak-hak dalam sistem jaminan sosial. JAMKESWATCH menegaskan akan terus mengawal masyarakat miskin dan rentan agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus diperas oleh oknum tak bertanggung jawab.
