Jakarta, Media Suarapergerakan.id | Fenomena penjarahan yang menimpa sejumlah pejabat pemerintah kembali mencuat ke publik. Laporan terbaru menyebutkan bahwa rumah milik A Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Sri Mulyani menjadi sasaran amukan massa. Aksi ini disebut sebagai buntut dari kekecewaan rakyat terhadap kebijakan yang dinilai menyengsarakan masyarakat dan juga Gimik dan perkataan beberapa anggota DPR yang minim empati terhadap masyarakat.(39/8).
Berdasarkan data yang dihimpun Media Suara Pergerakan, sedikitnya terdapat kasus penjarahan yang dilakukan massa dan warga masyarakat terhadap rumah maupun aset pejabat dan anggota DPR RI ini terjadi karena masyarakat merasa kecewa dengan beberapa kebijakan dan prilaku yang tidak mencerminkan empati kepada kondisi masyarakat yang sedang susah. Dari kasus tersebut, rumah empat tokoh publik ini menjadi sorotan karena simbol kekecewaan rakyat atas ketidakadilan sosial, naiknya harga kebutuhan pokok, korupsi, kebijakan pajak yang terus mencekik serta dugaan krisis empati dan disparitas sosial di Indonesia dan juga minim nya kepedulian pejabat dan DPR kepada rakyat kecil yang lagi susah ekonomi.
Menurut catatan LSM antikorupsi, sepanjang 2024 terdapat lebih dari 120 laporan korupsi pejabat publik. Survei nasional juga mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah anjlok hingga 58%. Lonjakan angka tersebut diyakini sebagai pemicu maraknya aksi protes warga yang nekat melakukan aksi demo dan penjarahan.
Meski demikian, para pakar hukum menegaskan bahwa penjarahan bukanlah solusi. Pemerintah diminta segera membuka ruang dialog, menindak tegas pejabat yang terbukti melakukan korupsi, dan mengembalikan kepercayaan publik.
Fenomena penjarahan rumah pejabat pemerintah seperti Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Sri Mulyani mencerminkan krisis kepercayaan yang serius. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan meluas dan menimbulkan instabilitas sosial yang berkepanjangan. Rakyat kini menuntut keadilan, transparansi, serta perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintah.
