Jakarta, Media Suarapergerakan.id | Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Berbagai pernyataan hingga aksi yang mereka lakukan dianggap menyinggung perasaan publik dan memicu gelombang kritik, bahkan sampai turun ke jalan.
Fenomena ini memperlihatkan adanya jurang kepercayaan antara rakyat dengan wakilnya di Senayan. Beberapa tokoh yang terlibat dalam kontroversi berasal dari partai politik berbeda. Hal ini menegaskan bahwa persoalan bukan hanya milik satu kubu, melainkan cerminan masalah sistemik dalam lembaga legislatif.
⸻
Ahmad Sahroni (NasDem): Ucapan “Tolol Sedunia” yang Picu Amarah
Nama Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR kala itu, menjadi pusat perhatian setelah pernyataannya yang menyebut para pendemo sebagai “orang tolol sedunia”. Ucapannya dinilai merendahkan aspirasi rakyat yang menyuarakan pembubaran DPR.
Tak lama setelah itu, Sahroni dirotasi dari jabatannya dan dipindahkan ke Komisi I DPR. Meski langkah ini dianggap sebagai bentuk sanksi, publik menilai rotasi tersebut tidak cukup untuk meredakan kekecewaan.
⸻
Sadarestuwati (PDIP): Joget Usai Sidang Tahunan
Politisi PDIP Sadarestuwati juga menjadi sorotan ketika terekam kamera berjoget selepas Sidang Tahunan MPR/DPD. Video tersebut viral di media sosial dan menimbulkan perdebatan.
Banyak pihak menilai aksinya tidak menghormati forum resmi negara yang seharusnya dijalankan dengan khidmat. Warganet menilai perilaku semacam ini menambah daftar panjang tindakan anggota DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap situasi bangsa.
⸻
Eko Patrio (PAN): Parodi DJ yang Berujung Permintaan Maaf
Artis sekaligus politisi PAN, Eko Patrio, melakukan aksi parodi ala DJ setelah sidang tahunan. Aksinya menuai gelombang kritik dari masyarakat yang menilai dirinya tidak pantas bersikap demikian dalam forum kenegaraan.
Eko kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka. Meski demikian, perdebatan di publik tetap berlangsung, memperlihatkan bahwa masyarakat menaruh perhatian besar pada perilaku wakilnya di parlemen.
⸻
Uya Kuya (PAN): Joget dan Klarifikasi
Tak hanya Eko, rekan separtainya, Uya Kuya, juga menjadi buah bibir setelah ikut berjoget dalam suasana yang sama. Uya kemudian memberikan klarifikasi lewat akun pribadinya, menyatakan bahwa aksinya tidak bermaksud merendahkan.
Namun, klarifikasi tersebut belum cukup meredam kritik publik. Sebagian warganet menilai wakil rakyat seharusnya menunjukkan sikap yang lebih serius, apalagi dalam momen kenegaraan.
⸻
Nafa Urbach (NasDem): Isu Tunjangan Perumahan Rp50 Juta
Artis sekaligus politisi NasDem, Nafa Urbach, ramai diperbincangkan setelah menyuarakan dukungan terhadap usulan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR. Ia beralasan, fasilitas itu diperlukan agar anggota dewan dapat tinggal lebih dekat dengan Senayan.
Pernyataan ini langsung menuai kecaman publik. Banyak masyarakat menilai usulan tersebut tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.
⸻
Deddy Sitorus (PDIP): Pernyataan “Sesat Logika”
Politisi PDIP, Deddy Sitorus, mendapat gelombang protes keras usai tampil di sebuah acara televisi. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa “membandingkan kami dengan rakyat jelata adalah sesat logika”.
Ucapan tersebut dianggap merendahkan martabat rakyat dan memperlihatkan arogansi elit politik. Tidak sedikit tokoh masyarakat, aktivis, hingga netizen yang mengecam keras pernyataan tersebut.
⸻
Reaksi Publik: Dari Media Sosial hingga Jalanan
Keenam nama ini memicu perdebatan luas di masyarakat. Media sosial dipenuhi komentar sinis dan kritik pedas, sementara di lapangan muncul demonstrasi yang menuntut perbaikan serius dalam tubuh DPR.
Gelombang kekecewaan rakyat tidak bisa dianggap remeh. Publik menilai, banyak anggota DPR justru menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan fungsi mereka sebagai wakil rakyat.
⸻
Desakan Reformasi DPR
Kemarahan publik yang muncul dari berbagai peristiwa ini memperkuat tuntutan agar reformasi DPR segera dilakukan. Isu ini bukan sekadar soal individu anggota dewan, melainkan tentang kelembagaan DPR itu sendiri.
Masyarakat menekankan bahwa reformasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari transparansi kinerja, akuntabilitas, hingga perbaikan etika politik. Perubahan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen, serta memastikan wakil rakyat benar-benar berpihak pada rakyat.
⸻
Kesimpulan
Kontroversi yang melibatkan Ahmad Sahroni, Sadarestuwati, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Deddy Sitorus menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap DPR.
Kemarahan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai isu politik sempit antar kubu 01, 02, atau 03, melainkan sebagai panggilan untuk melakukan reformasi DPR yang menyeluruh. Hanya dengan langkah nyata, kepercayaan rakyat dapat dipulihkan dan lembaga legislatif bisa kembali menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi.
