Sidoarjo, Media suarapergerakan.id | Bank Indonesia (BI) resmi mengumumkan rencana peluncuran Payment ID, sebuah sistem identifikasi digital yang akan merekam dan memantau seluruh transaksi keuangan masyarakat secara lebih terpusat dan transparan. Sistem ini disebut akan terintegrasi dengan berbagai platform perbankan, e-wallet, dan sistem pembayaran digital lainnya.
Dalam gambar ilustrasi yang viral di media sosial, tampak suasana padat di stasiun KRL dengan penumpang dari berbagai latar belakang ekonomi. Setiap individu ditampilkan dengan saldo rekening yang berbeda-beda – dari miliaran rupiah hingga saldo minus yang menyoroti ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat urban.
Peluncuran Payment ID menuai pro dan kontra. Di satu sisi, sistem ini disebut dapat mencegah pencucian uang, penghindaran pajak, serta mempercepat integrasi keuangan nasional. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal pelanggaran privasi dan potensi pengawasan berlebihan terhadap aktivitas finansial rakyat kecil.
Gambaran tersebut memperlihatkan realita ketimpangan ekonomi: ada yang memiliki saldo hingga puluhan juta rupiah, sementara sebagian lainnya nihil, bahkan negatif. Ini mencerminkan kesenjangan sosial-ekonomi yang masih tajam di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta.
Beberapa LSM menyuarakan kekhawatiran bahwa data keuangan rakyat dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, baik untuk kepentingan komersial maupun politik. Belum lagi potensi diskriminasi sosial yang bisa terjadi ketika informasi saldo atau transaksi pribadi bocor ke publik.
Di sisi lain, pemerintah meyakinkan bahwa data masyarakat akan dienkripsi dan tidak bisa diakses tanpa izin hukum. Namun, transparansi pengelolaan data ini masih menjadi tanda tanya besar.
Peluncuran Payment ID oleh BI merupakan langkah maju dalam transformasi digital keuangan nasional, namun juga membuka ruang perdebatan serius soal privasi, keamanan data, dan ketimpangan ekonomi. Pemerintah harus menjamin bahwa sistem ini tidak menambah beban psikologis maupun finansial bagi masyarakat kecil, serta memastikan kontrol dan pengawasan yang akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
