Surabaya, Media Suarapergerakan.id | Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja yang tergabung di KSPI turun ke jalan Protokol A.Yani sampai dengan Di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, dengan menggelar aksi teatrikal yang sarat simbol satir. Mereka membawa replika nisan bertuliskan “Matinya Hati Nurani Wakil Rakyat”, topeng tikus raksasa, serta poster sindiran terkait gaji DPR yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan kesejahteraan Buruh. (28/8).
Aksi ini menggambarkan krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Simbol “tikus” digunakan untuk menyindir perilaku koruptif wakil rakyat yang dianggap hanya memakan uang rakyat.
• Data Setjen DPR RI 2024 mencatat gaji pokok anggota DPR hanya sekitar Rp 4,2 juta/bulan, tetapi dengan berbagai tunjangan mencapai Rp 66,3 juta/bulan. Sehingga total penghasilan bisa menyentuh Rp 80–100 juta/bulan.
• Kontras dengan itu, buruh menyoroti fakta bahwa mayoritas pekerja Indonesia hanya berpenghasilan Rp 3 juta/bulan atau lebih rendah.
• Kritik ini muncul juga akibat turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 menjadi 34 poin (peringkat 115 dari 180 negara), memperlihatkan tingginya praktik korupsi di kalangan pejabat.
Buruh menilai DPR lebih mementingkan kepentingan politik dan oligarki ketimbang memperjuangkan hak pekerja.
• Berdasarkan data BPS 2024, sekitar 57% pekerja Indonesia bergaji ≤ Rp 3 juta/bulan, sedangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kota besar rata-rata Rp 5,5–6 juta/bulan.
• Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, banyak sektor buruh mengalami penurunan perlindungan, mulai dari fleksibilitas kontrak, pesangon lebih kecil, hingga upah minimum sektoral yang dihapuskan.
• Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum 2026 minimal 8,5–10,5% sesuai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana sebelumnya disuarakan oleh KSPI dan Partai Buruh.
Aksi teatrikal ini juga menyoroti ketimpangan sosial yang makin melebar.
• Menurut World Inequality Report 2023, 1% orang terkaya Indonesia menguasai lebih dari 30% total kekayaan nasional, sementara jutaan buruh masih hidup di bawah garis penghasilan layak.
• Kasus fenomenal: KPK sepanjang 2023–2024 menangkap sejumlah anggota DPRD dan pejabat daerah terkait suap proyek infrastruktur dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
• Simbol nisan bertuliskan “Matinya Hati Nurani Wakil Rakyat” merepresentasikan hilangnya kepekaan DPR terhadap penderitaan rakyat kecil.
