Sidoarjo, Media suarapergerakan.id | Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memadati kawasan gerbang utama kantor pemerintahan daerah pada Selasa malam. Massa membawa spanduk besar bertuliskan “Lengserkan Bupati Preman”, disertai dengan kobaran api dari ban-ban yang dibakar dan sorotan cahaya dari ribuan ponsel yang merekam peristiwa tersebut. Aksi demonstrasi ini menjadi yang terbesar dalam satu dekade terakhir di wilayah Pati.
Fenomena Kasus: Dugaan Intimidasi dan Pemerintahan Otoriter
Gelombang protes ini bermula dari dugaan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang diduga dekat dengan pimpinan daerah. Beberapa tokoh masyarakat, aktivis, dan warga menuding Bupati saat ini menjalankan pemerintahan dengan cara premanisme: menekan warga, mengkriminalisasi kritik, dan membungkam suara penentang kebijakan daerah melalui aparat atau oknum yang terorganisir.
Salah satu pemicu utama adalah insiden bentrokan antara warga dan aparat keamanan di desa sekitar lokasi pembangunan proyek strategis daerah, yang ditolak oleh masyarakat karena dianggap merampas lahan tanpa sosialisasi yang layak. Beberapa warga dilaporkan mengalami luka-luka, dan satu aktivis disebut-sebut ditahan tanpa prosedur hukum yang transparan.
Kebijakan yang Dipertanyakan
Beberapa kebijakan Bupati yang menjadi sorotan dan memicu kemarahan warga antara lain:
Penggusuran paksa terhadap lahan pertanian dan pemukiman demi proyek industri.
Penggunaan aparat untuk membubarkan protes damai.
Minimnya transparansi anggaran dan dugaan korupsi proyek infrastruktur.
Penangkapan tokoh-tokoh kritis terhadap kebijakan daerah.
Masyarakat menilai, alih-alih berpihak pada rakyat, kebijakan Bupati justru mencerminkan kedekatan dengan kepentingan pemodal besar.
Respons Pemerintah Daerah
Hingga berita ini ditulis, pihak pemerintah daerah belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, sumber dari dalam lingkungan Pemkab menyebutkan bahwa Bupati sedang mengkaji pembentukan tim investigasi untuk menyelidiki tuduhan kekerasan terhadap warga.
Polres Pati telah mengimbau massa untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis. Meski demikian, api dari ban-ban yang dibakar dan kepulan asap tebal yang terlihat dari udara menunjukkan tingkat kemarahan warga yang tinggi.
Kesimpulan
Protes besar-besaran di Kabupaten Pati menandai titik balik kepercayaan publik terhadap kepala daerah. Munculnya tuduhan “Bupati Preman” mencerminkan adanya krisis kepemimpinan dan ketegangan serius antara pemerintah daerah dan warganya. Jika tidak ada respons konkret dari pemimpin daerah, bukan tidak mungkin gejolak sosial ini meluas ke level nasional dan memicu intervensi pemerintah pusat.
