Surabaya suarapergerakan.id– Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DPD FSP KEP KSPI) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat internal pada 12 Desember 2025 sebagai bagian dari persiapan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada 14–15 Januari 2026.
Ketua DPD Tegaskan Peran LBH dan Media sebagai Alat Propaganda Perjuangan Buruh
Rapat tersebut juga menjadi momentum strategis dalam mematangkan agenda Launching Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KEP Jawa Timur serta Media Suara Pergerakan, yang diproyeksikan sebagai instrumen penting dalam memperkuat perjuangan organisasi.
Dalam sambutannya, Ketua DPD FSP KEP Jawa Timur, Siswanto, menegaskan bahwa keberadaan LBH dan media organisasi tidak boleh hanya bersifat administratif atau formalitas semata, melainkan harus menjadi alat propaganda organisasi dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
“LBH KEP Jawa Timur bukan sekadar tempat pendampingan hukum, tetapi harus menjadi garda terdepan perlawanan terhadap ketidakadilan. Di situlah hukum kita gunakan sebagai senjata perjuangan kelas pekerja,” tegas Siswanto.
Lebih lanjut, Siswanto menekankan bahwa Media Suara Pergerakan harus berfungsi sebagai corong ideologi, alat agitasi, dan sarana konsolidasi gerakan buruh.
“Media adalah alat propaganda. Lewat Suara Pergerakan, kita lawan narasi pengusaha dan kebijakan yang merugikan buruh. Media ini harus membangun kesadaran, militansi, dan persatuan kaum pekerja,” lanjutnya.
Menurutnya, penguatan propaganda organisasi melalui LBH dan media merupakan kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja sepihak, upah murah, hingga kriminalisasi aktivis serikat pekerja.
RAKERDA DPD FSP KEP Jawa Timur Tahun 2026 diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan arah gerak organisasi, mempertegas garis perjuangan, serta memperluas peran FSP KEP sebagai kekuatan kolektif kaum buruh di Jawa Timur.
DPD FSP KEP Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kualitas kader, serta menghadirkan instrumen perjuangan yang nyata demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja.
