Sidoarjo, Media Suarapergerakan.id | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FSP KEP-KSPI menggelar halal bi halal dan rapat koordinasi di Kantor Sekretariat DPD pada Senin (6/4/2026) dengan agenda utama persiapan May Day 2026 serta pembahasan sejumlah isu krusial ketenagakerjaan. Kegiatan ini dihadiri perwakilan DPC dari Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Perkuat Solidaritas Lewat Halal Bi Halal
Dalam rapat tersebut, Ketua DPD FSP KEP-KSPI bung Siswanto, menegaskan bahwa kegiatan Halal Bi Halal pasca Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momentum penting untuk mempererat solidaritas antar pengurus DPC, PUK, dan anggota. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kekompakan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Jalur Afirmasi Anak Buruh Jadi Prioritas
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah perjuangan jalur afirmasi bagi anak buruh dalam mendapatkan akses pendidikan. DPD menilai kebijakan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja.
Upaya advokasi akan dilakukan melalui komunikasi intensif dengan pihak terkait, serta didukung dengan pendataan oleh setiap DPC terhadap anggota yang memiliki anak usia sekolah. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mendorong kebijakan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Konsolidasi dan Jaring Aspirasi Jelang May Day 2026
Dalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional 2026, DPD mulai melakukan penjaringan aspirasi dari DPC dan PUK terkait berbagai persoalan di daerah. Konsolidasi internal organisasi menjadi poin penting untuk memastikan gerakan buruh tetap solid dan terarah.
Menariknya, pelaksanaan May Day 2026 disepakati akan difokuskan di masing-masing kabupaten/kota, mengikuti kebijakan sejumlah federasi lain dan pemerintah daerah.
Isu Krusial yang Akan Diangkat
DPD FSP KEP-KSPI menetapkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi agenda perjuangan dalam May Day 2026, antara lain:
- Penghapusan sistem kerja outsourcing (HOSTUM)
- Isu Upah Murah dan disparitas Upah
- RUU Ketenagakerjaan, RUU PRT, dan perlindungan pekerja migran
- Perlindungan tenaga kerja
- Kesejahteraan buruh yang stagnan
- Akses pendidikan melalui jalur afirmasi
- Pajak penghasilan pekerja
- Jaminan sosial dan layanan kesehatan
Dampak Geopolitik Global Jadi Perhatian
DPD juga menyoroti dampak konflik geopolitik global terhadap industri nasional yang berpotensi menimbulkan:
- Ketidakstabilan ekonomi
- Kelangkaan BBM
- Pelemahan Rupiah
- Penurunan produksi
- Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal
Sebagai langkah antisipasi, DPD akan memperkuat advokasi ketenagakerjaan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada buruh.
Sorotan Isu Pajak dan Kesehatan
Rapat juga membahas beban pajak penghasilan yang dinilai memberatkan pekerja, khususnya perempuan. Selain itu, DPD menyoroti penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berdampak pada akses layanan kesehatan buruh, serta keterbatasan fasilitas kesehatan yang belum beroperasi 24 jam.
DPD Siap Audiensi dengan Disnakertrans Jatim
Sebagai tindak lanjut, seluruh isu yang telah dibahas akan diajukan dalam audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur.
Keputusan terkait aksi May Day 2026 akan ditentukan setelah hasil audiensi tersebut. DPD juga menekankan pentingnya sinergi antara DPD dan DPC untuk memperkuat gerakan organisasi.
Fokus Perjuangan ke Depan
Dalam waktu dekat, DPD FSP KEP-KSPI akan memprioritaskan:
- Penguatan data dan konsolidasi organisasi
- Melakukan AAudensi dengan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur
- Advokasi jalur afirmasi anak buruh
- Persiapan May Day 2026
Dengan langkah ini, DPD optimistis dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada kaum buruh di Jawa Timur.
