Sidoarjo, Media suarapergerakan.id | Dugaan adanya praktik tidak transparan dalam anggaran belanja obat di RSUD R. Notopuro Sidoarjo mulai mendapat sorotan serius. Jatim Corruption Watch (JCW) mengungkap adanya indikasi kolusi yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Ketua JCW, Sigit Imam Basuki, mengungkapkan bahwa dalam periode November 2024 hingga Mei 2025, RSUD R. Notopuro menggelontorkan anggaran sebesar Rp72,9 miliar untuk belanja obat-obatan. Dari jumlah itu, ditemukan indikasi adanya pembelian di luar sistem e-katalog maupun mekanisme lelang resmi.
“Belanja obat sebesar Rp73 miliar patut dicurigai. Ada beberapa pengadaan yang nilainya miliaran rupiah, tapi tidak jelas sistem pengadaannya. Bahkan, ada pembelian Rp1,1 miliar lebih tanpa keterangan penggunaan e-katalog maupun lelang,” ujar Sigit kepada awak media, Minggu (7/9/2025).
Menurutnya, temuan ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam proses pengadaan obat. Karena itu, JCW menyatakan tengah menyiapkan berkas laporan resmi untuk disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Sigit menegaskan, pengawasan terhadap anggaran di sektor kesehatan sangat penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. “Dana yang seharusnya dipakai untuk pelayanan pasien jangan sampai disalahgunakan. Kami berharap KPK segera turun tangan,” tambahnya.
Kasus dugaan “kolusi” dalam belanja obat ini pun menambah daftar panjang persoalan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik di daerah. Publik kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut.
