Jakarta, Media Suarapergerakan.id—
Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membekukan atau memblokir rekening-rekening pasif yang terindikasi tidak aktif atau berpotensi disalahgunakan.
Pernyataan ini disampaikan usai Kepala PPATK memaparkan data mengenai jutaan rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang dianggap salah sasaran, dan sebagian besar masuk dalam kategori rekening pasif, yaitu rekening yang tidak digunakan untuk transaksi aktif dalam jangka waktu tertentu.
Langkah pemblokiran ini diambil sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan dana negara, termasuk dana bansos yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin dan membutuhkan. Dukungan dari Prabowo menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran dana publik serta perlunya sistem distribusi bansos yang transparan dan akuntabel.
“Saya sepakat dan mendukung penuh langkah PPATK dalam membersihkan sistem keuangan kita dari praktik yang tidak sehat,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Sebelumnya, PPATK melaporkan telah membekukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang dianggap tidak aktif dan terindikasi penyimpangan, dengan total saldo lebih dari Rp2 triliun. Pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan dari Kementerian Sosial agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Dengan dukungan politik yang kuat dari pimpinan negara, diharapkan langkah ini menjadi awal dari pembenahan menyeluruh sistem penyaluran bansos di Indonesia. (Read)
