Jakarta. Media suarapergerakan.id | Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua partai politik koalisi pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gaji dan tunjangan anggota DPR RI, termasuk tunjangan kunjungan kerja yang selama ini menjadi sorotan publik.
Langkah ini diambil setelah meningkatnya kritik masyarakat terkait transparansi serta efektivitas penggunaan anggaran negara di lembaga legislatif. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara memiliki manfaat nyata bagi rakyat.
“Evaluasi ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keadilan dan akuntabilitas. Kita ingin DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar menikmati fasilitas,” ujar Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (2/9).
Ketua-ketua partai politik yang hadir dalam rapat koordinasi di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Partai Gerindra, Ketua Partai Golkar, Ketua PKB, dan pimpinan partai koalisi lainnya. Mereka sepakat bahwa reformasi sistem penggajian DPR RI menjadi agenda penting untuk memperkuat kepercayaan publik.
Selain gaji pokok dan tunjangan rutin, pemerintah juga akan meninjau tunjangan perjalanan dinas dan kunjungan kerja DPR RI, yang seringkali dianggap terlalu besar dibandingkan hasil kerja yang ditunjukkan.
Pengamat politik menilai langkah ini bisa menjadi momentum positif bagi pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih efisien dan transparan.
