GRESIK, Media Suarapergerakan.id | DPC FSP KEP-KSPI Kabupaten Gresik bersama Serikat Pekerja/Buruh Bersatu Wilayah Selatan (SERBU SETAN) terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak atas jaminan kesehatan yang layak bagi para pekerja. Hal ini tercermin dari keaktifan mereka mengawal hasil aksi unjuk rasa hingga berdialog langsung dengan jajaran pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Dharma Karsa Disnaker Kabupaten Gresik.
Rapat strategis tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Zainul Arifin, S.STP., M.M., dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dr. Muhibatul Khusnah, M.M., M.Kes., serta dihadiri langsung oleh perwakilan aliansi buruh termasuk pimpinan serikat pekerja.
Aliansi Buruh Kawal Tuntutan Aksi Melalui Jalur Audiensi
Audiensi dan rakor ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi aliansi SERBU SETAN (meliputi kawasan Wringinanom, Driyorejo, hingga perbatasan Sidoarjo). Gerakan ini lahir dari rangkaian aksi unjuk rasa pekerja yang menuntut peningkatan mutu, transparansi data, serta kemudahan akses fasilitas kesehatan bagi buruh dan masyarakat di wilayah Gresik Selatan.
Dalam pengawalan tersebut, aliansi buruh mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk merealisasikan dua poin krusial:
- Pembukaan Kembali Kerja Sama Rujukan ke RS Anwar Medika (Krian, Sidoarjo): Aliansi mendesak agar akses rujukan BPJS Kesehatan ke RS Anwar Medika segera dibuka kembali demi memberikan kemudahan jangkauan dan alternatif pelayanan yang cepat bagi buruh di wilayah perbatasan.
- Kepastian Pelayanan Faskes/Poli 24 Jam atau Sinergi Puskesmas: Mengingat mayoritas buruh bekerja dengan sistem kerja bergilir (shift 2 dan 3), aliansi menuntut adanya kepastian pelayanan kesehatan di luar jam reguler atau solusi penguatan kerja sama dengan Puskesmas siaga.
Suara Aliansi: Desak Validitas Data Faskes dan Dispensasi Rujukan PPU
Dalam sesi diskusi, perwakilan aliansi buruh dari DPC FSP KEP-KSPI Kabupaten Gresik, Marsanto, bersama pimpinan serikat pekerja lainnya, secara tegas menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Aliansi menyoroti adanya disparitas atau perbedaan data dari Dinas Kesehatan terkait klinik yang diklaim siap beroperasi maksimal, serta mendesak adanya penekanan bagi klinik agar mengoptimalkan MoU dengan fasilitas kesehatan.
Selain itu, aliansi buruh juga menyoroti iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) yang dipotong secara otomatis dari upah pekerja setiap bulannya. Oleh karena itu, aliansi memperjuangkan adanya fleksibilitas atau dispensasi rujukan dan kebebasan memilih fasilitas kesehatan yang layak tanpa dibatasi kerumitan administrasi, mengingat kondisi buruh saat membutuhkan pertolongan medis berada dalam situasi darurat.
Terkait desakan pembukaan RS Anwar Medika, perwakilan buruh menegaskan bahwa rumah sakit tersebut sangat diandalkan secara geografis dan historis, di mana rekam medis ribuan pekerja telah tercatat di sana sehingga perpindahan faskes justru akan memberatkan pasien.
Respon dan Komitmen Pemerintah Daerah
Menanggapi desakan kuat dari aliansi buruh, Kadinkes Kabupaten Gresik, dr. Muhibatul Khusnah, menjelaskan bahwa pihak dinas akan terus mengevaluasi dan memperbarui data kerja sama fasilitas kesehatan setiap tiga bulan sekali melalui koordinasi dengan Puskesmas serta BPJS. Terkait aspirasi pembukaan kembali RS Anwar Medika, pihak Dinkes meminta aliansi buruh untuk menyerahkan data rinci terkait urgensi tersebut sebagai bahan telaah staf dan dilaporkan langsung kepada pimpinan daerah.
Melalui sinergi ini, DPC FSP KEP-KSPI bersama aliansi buruh Gresik berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan dan kesehatan, memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja atas pelayanan medis yang cepat, mudah, andal, dan manusiawi dapat benar-benar terwujud di Kabupaten Gresik.
