GRESIK, Media Suarapergerakan.id | Sebagai langkah konkrit dalam membangun komunikasi harmonis serta memperkuat sinergi di sektor ketenagakerjaan, Polres Gresik menggelar agenda silaturahmi strategis bersama jajaran pemangku kepentingan buruh dan pemerintah daerah. Pertemuan yang dikemas dalam kerangka program “Polisi Peduli Pengangguran” ini berlangsung hangat di Aula Rupatama Polres Gresik pada Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini diinisiasi langsung oleh Kapolres Gresik selaku tuan rumah. Hadir dalam agenda tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Gresik, serta para pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SP/SB) yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) se-Kabupaten Gresik. Turut hadir memenuhi undangan, Marsanto, S.H. selaku Ketua DPC FSP KEP Kabupaten Gresik.
Dalam suasana diskusi yang interaktif dan konstruktif, jajaran instansi serta perwakilan buruh membedah dua pokok bahasan utama:
- Optimalisasi Pelaksanaan Desk Ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik Fokus ini diarahkan untuk memperkuat fungsi Desk Ketenagakerjaan sebagai wadah mediasi dan koordinasi terpadu antara pihak kepolisian, dinas terkait, dan elemen buruh. Keberadaan instrumen ini diharapkan mampu menyerap aspirasi serta memetakan potensi konflik industrial secara lebih proaktif.
- Kajian Konstruksi Pidana Ketenagakerjaan Diskusi mendalam dilakukan untuk memberikan pemahaman dan batasan hukum yang jelas mengenai kriteria pelanggaraan atau tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Penegasan kriteria ini penting agar setiap pelanggaran hukum yang memenuhi unsur pidana dapat ditindaklanjuti secara akuntabel dan proporsional melalui mekanisme Desk Ketenagakerjaan.
Kehadiran Marsanto, S.H. bersama jajaran pimpinan SP/SB lainnya menegaskan komitmen elemen buruh untuk terus mengawal hak-hak pekerja sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi dan industri yang kondusif di Gresik. Melalui forum ini, seluruh pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi demi meminimalisasi potensi pengangguran serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan hukum
